Berita
  • 18 Mei 2020
  • wahdi_d'kofa

PAS Minta Penegak Hukum Segera Tindak Lanjuti Hasil Temuan Pansus II DPRK Aceh Selatan

PEMUDAACEHSELATAN.OR.ID, TAPAKTUAN - Ketua Urusan Advokasi, Hukum dan HAM Pemuda Aceh Selatan (PAS), Muslim SH meminta penegak hukum untuk segera menindak lanjuti hasil temuan Pansus II DPRK Aceh Selatan terhadap pengerjaan proyek Revetment (dinding pantai) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) serta pengerjaan pengerukan Pelabuhan Nelayan Desa Lhok Rukam, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan yang diduga bermasalah.

"Penegak hukum tidak perlu harus menunggu adanya laporan khusus baik dari pansus maupun lainnya, karena secara jelas bahwa hasil temuan tersebut sudah disampaikan ke publik dan jika kita membaca pernyataan Pansus II sebagai mana dimuat dimedia ini, bahwa diduga kuat proyek tersebut bermasalah. Jadi ini pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk memprosesnya lebih jauh," ungkap Muslim SH melalui Serambi, Minggu (17/05/2020) malam.

Proaktif aparat penegak hukum menurut Muslim sangat penting agar setiap pembangunan di Aceh Selatan tidak lagi dikerjakan secara asal-asalan oleh rekanan yang pada akhirnya dirugikan adalah masyarakat.

"Kita bisa bayangkan berapa besar kerugian yang ditimbulkan setelah milyaran rupiah yang digelontorkan tetapi kualitas pengerjaannya tidak sesuai sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat atau harus dianggarkan kembali pada tahun berikutnya di lokasi yang sama, ini kerugian yang berlipat-lipat," ungkapnya.

Oleh karena itu, Muslim meminta aparat penegak hukum harus merespon secara serius persoalan ini agar kedepannya tidak terulang kembali dan harus menjadi "alarm keras" bagi pihak rekanan agar kedepannya bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

"Disisi lain, kita juga mendorong agar Pansus II DPRK Aceh Selatan untuk segera meneruskan hasil temuan tersebut kepada apara penegak hukum, agar masyarakat bisa melihat bahwa kerja pansus bukan hanya sekedar formalitas semata.," paparnya.

Menurut Muslim, harusnya temuan tersebut wajib ditindaklanjuti ke penegak hukum, sehingga adanya tindakan hukum yang jelas, bukan justru menumpuk dokumen hasil temuan itu didalam lemari kerja dewan yang tidak menghasilkan proses hukum apa-apa bagi pihak-pihak yang diduga bermain. :

Sementara itu, Pemerintah Aceh Selatanjuga harus segera mengevaluasi temuan pansus tersebut," sarannya.

Jika benar dan terbukti adanya pengerjaan yang tidak sesuai, lanjut Muslim, rekanan harus diberikan sanksi tegas, evaluasi  atau bahkan batalkan proyek-proyek di Pemkab Aceh Selatan yang dimenangkan oleh rekanan tersebut atau bila perlu dimasukkan kedalam daftar black list.

"Hal ini penting dilakukan oleh Pemerintah Aceh Selatan, karena selain memberikan efek jera, sikap tegas ini juga untuk menunjukkan komitmen Pemkab Aceh Selatan untuk berpihak pada kepentingan masyarakat bukan melindungi kepentingan oknum-oknum rekanan," pungkasnya.(*)

Sumber : serambinews